JEMBER, www.jembertoday.net – Dominasi laki-laki dan isu kesetaraan gender masih mengemuka di semua segi kehidupan. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA) RI, berkolaborasi dengan Canada I+I dan UN Women menggandeng stakeholder yang ada mengadakan acara penguatan integrasi gender dalam memberi masukan pada RPJMD 2025-2029 Kabupaten Jember. Acara berlangsung di Hotel Aston Jember, Kamis, (13/2/2025).
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember mendukung ajakan dari Kementrian PPPA RI sebab sejalan dengan tupoksinya.
Baca Juga : DP3AKB Beri Apresiasi Kepada Wakapolres Jember, Sinergi Soal Ini
Sekretaris DP3AKB Kabupaten Jember, Poerwahjoedi, mengatakan latar belakang kegiatan itu. “Kegiatan ini diinisiasi oleh kementrian PPPA, UN Women dan Canada 1+1 yang dibiayai oleh lembaga donor. Kami diminta untuk membantu menghadirkan opd-opd, organisasi masyarakat dalam rangka membahas dan mengawal ke depan penyusunan RPJMD bupati terpilih 2025-2030,” terang Poerwahjoedi kepada media ini.
Organisasi masyarakat yang dihadirkan oleh DP3AKB diantaranya, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perpenca, OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) Ahimsa, Migran Care, KSM (kelompok masyarakat terkait penanganan stunting), dan perwakilan dari perguruan tinggi yakni pusat studi gender UNEJ.
“Tema yang dibahas sesuai yang dibawa Kementrian yaitu peningkatan kapasitas gender khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, gender sendiri, kebencanaan dan lembaga legislatif,” terang mas Pur, sapaan akrabnya.
Ia menekankan bahwa semua pihak seyogyanya memahami kesetaraan peran perempuan. “Kita berkeinginan bahwa pemerintah kabupaten Jember bersama stakeholder ke depan lebih memperhatikan bagaimana arah pembangunan (berbasis) gender betul-betul dipahami oleh semua pihak,” ungkap Poerwahjoedi.
Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi Golkar Amanah, anggota Komisi B, Nilam Noor Fadilah Wulandari, yang turut hadir mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini bagus karena langsung dari kementrian PPPA, Canada 1+1 dan UN Women. Saya berharap berkelanjutan karena ini menambah wawasan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu perlu kita update,” ucap Nilam, sapaannya.
Menurut Nilam, hasil kegiatan tersebut adalah sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember tentang RPJMD 2025-2030 yang mengusung penguatan integrasi gender.
“Kami-kami yang perempuan di DPRD tentu akan bersuara terhadap hasil-hasil diskusi hari ini,” tandas Nilam.
Masalah perempuan di Jember menurut Nilam cukup komplek. Meski dia berada di komisi B yang bukan menangani soal perempuan (komisi D yang menangani soal perempuan), tetapi perlu bagi anggota dewan yang perempuan untuk memahami wawasan dan perspektif mengenai integrasi gender.
Nilam menekankan bahwa kesempatan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Demikian pun di DPRD. “Dalam proses politik tidak boleh beda. Cuma hari ini, jika diberi kesempatan perempuan mau apa nggak?” kata Nilam.
Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti ada perempuan yang duduk di kursi pimpinan DPRD Kabupaten Jember, harapannya. (Sgt)
About The Author
