JEMBER, www.jembertoday.net – Ratusan guru PPG (Pendidikan Profesi Guru) Pra Jabatan Jember ngadu ke DPRD Kabupaten Jember. Mereka meminta para wakil rakyat itu menolong nasibnya yang terkatung-katung meski sudah memiliki sertifikasi guru.
Perwakilan guru PPG Pra Jabatan diterima oleh Komisi A dan D. Forum dialog dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdul Halim yang didampingi oleh Ketua Komisi A Budi Wicaksono dan Ketua Komisi D Sunarsih Khoris serta seluruh anggota kedua komisi, Kamis, (2/10/2025).
Baca juga: Membangun Citra Jember Melalui Sport Tourism: Sebuah Catatan dari Jember Paralayang Festival 2024
Guru PPG Pra Jabatan menyampaikan data-data yang ada kepada anggota dewan. Lulusan program PPG Pra Jabatan di Jember saat ini ada sejumlah 336 orang. 221 diantaranya sudah mengajar tetapi belum terdata di Dapodik Kemendikdasmen dan 115 belum mengajar (masih menganggur).
Perlu diketahui, Dapodik adalah singkatan dari Data Pokok Pendidikan, yang merupakan sistem pendataan terpadu untuk mengumpulkan dan mengelola data seluruh satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan substansi pendidikan di Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen).
Mereka ingin guru PPG yang sudah mengajar bisa terdata di Dapodik. Mereka yang masih menganggur ingin mendapatkan ruang kelas.
Baca juga: Tanggapan Musyawarah Antar Gereja atas Ditundanya Insentif Guru Ngaji (Guru Sekolah Minggu)
Ketika mereka datang ke sekolah untuk melamar jawaban kepala sekolah selalu kursi sudah penuh. Ada Kepala sekolah yang menolak tapi malah merekrut tenaga non sertifikasi. Padahal saat ini pemerintah pusat sudah melarang tenaga honorer.
Pemerintah membuka jalur PPPK, Paruh Waktu, R3, dan R4.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Hadi Mulyono menjawab setiap pertanyaan dengan bijaksana. Ia mengatakan ada regulasi yang harus dipatuhi, bahwa kewenangan untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil adalah kewenangan pusat. Mekanismenya sudah diatur.
Saat jumpa pers Hadi menjawab, “Masalah P3K, R2, R3 dan R4 selesai tapi di luar itu ada, teman-teman ini (PPG Pra Jabatan)”.
Baik DPRD dan Dispendik sepakat akan memperjuangkan nasib mereka. “Jalan keluarnya, mereka (2 perwakilan) mau diajak ke kementrian di Jakarta,” tandas Hadi.
Sementara itu, perwakilan ratusan guru PPG Pra Jabatan, Ahmad Haris Amirrulloh, mengaku puas usai wadul ke DPRD Kabupaten Jember.
“Kami dari forum PPG cukup senang, cukup puas, dengan respon dari DPRD yang mampu mengawal. Tadi janjinya dari pimpinan (DPRD) bahwasannya kita akan pergi ke Jakarta minggu depan untuk bertemu KemenpanRB sekaligus dengan Kemendikdasmen,” ucap Haris. (Sgt)
About The Author
