JEMBER, www.jembertoday.net – Sekretaris TP3D (Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jember Dima Akhyar menyebutkan nilai investasi selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Bersamaan dengan itu masalah sosial juga naik.
Fakta yang diungkap Sekretaris TP3D itu disampaikan saat sarasehan di kantor Bakesbangpol Jember yang bertemakan ‘Bersama wujudkan stabilitas Kabupaten Jember yang aman dan kondusif’.
Baca juga: Jaga Pluralitas, Bakesbangpol Jember Kumpulkan Gen Z Lintas Iman di JPH
Dima Akhyar menjadi narasumber bersama Kabag Ops Polres Jember Kompol Istono dan Kabag Ops Kodim 0824 Jember Kapten Inf IG Putu Aria, Sabtu, (20/9/2025).
Sarasehan malam itu dihadiri oleh Camat, Danramil, dari 3 kecamatan kota, Kaliwates, Patrang dan Sumbersari beserta lurah dan 3 pilarnya.
Dalam paparannya, Dima menjelaskan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Salah satu tantangan yang juga merupakan fakta adalah postur anggaran APBD Kabupaten Jember masih bergantung pada transfer dari pusat (atau istilah keuangan pusat Transfer ke Daerah/TKD).
Dikatakan oleh Dima, total APBD Jember yakni 4,6 Triliun sebagian besar dari pusat yakni 3,6 Triliun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak lebih dari 800 miliar. Oleh karenanya Pemkab Jember membuka pintu bagi para investor untuk menanamkan modalnya ke Jember. Dengan demikian akan tercipta lapangan pekerjaan baru, daya beli meningkat, sehingga perekonomian daerah bisa naik.
Hal itu didukung dengan pemangkasan alur perizinan. Pemerintah pusat mempermudah proses perizinan. Investor bisa mengurus sendiri lewat OSS (Online Single Submission) tanpa harus turun ke daerah.
Dima menyebutkan, di Jember nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp.1,1 triliun, tahun 2024 sebesar 1,2 triliun dan tahun ini, masih belum berakhir tahun 2025, sebesar hampir 2 triliun. Namum Dima juga mengakui bahwa ada masalah sosial pasca investasi masuk ke Jember.
Baca juga: Pemkab Jember Bantu Nelayan Urus E-Pas Kecil, Ini Manfaatnya
Masalah-masalah sosial itu diungkapkan oleh beberapa lurah, babinsa, dan bhabinkamtibmas, sebab merekalah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Seperti yang disebutkan oleh Dima, sektor investasi yang paling banyak di Jember adalah di bidang perumahan, perkantoran dan pergudangan. Beberapa kasus terbaru diungkap dalam forum, seperti di perumahan Grand Permata Indah.
Investasi dibutuhkan oleh Pemkab Jember untuk mendorong pembangunan daerah. Selain dapat menyerap tenaga kerja investasi juga dapat menambah PAD. Sebut saja transaksi jual beli rumah, dapat menambah PAD Kabupaten Jember dimana BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) masuk ke kas daerah. Dari PAD yang diterima oleh Pemkab Jember, Dima menyebutkan, terbesar adalah dari BPHTB.
Sementara itu dalam sambutan, Sekdin Bakesbangpol Jember, Dandy Radyant, menjelaskan beberapa program Bakesbangpol. Pertama, program JPH (Jember Pluralitas Hub), yaitu kegiatan sarasehan dengan mengundang beberapa stakeholder, komunitas, tokoh masyarakat, agama, pemuda dalam urusan kebangsaan, bela negara, toleransi beragama dan politik.
Kedua, program JKrep yaitu layanan online untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian, magang dan lainnya.
Dalam waktu dekat Bakesbangpol Jember akan melakukan pendataan ulang Ormas. Dandy mohon dibantu mensosialisasikan ke masyarakat.
Sedangkan dalam sambutan tertulis Plt Kepala Bakesbangpol Lingga Diputra menyatakan forum ini penting untuk sinergitas bersama dalam menjaga kondusifitas agar iklim investasi tercipta dengan baik.
“Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember, telah ditetapkan Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/223/1.12/2025 tentang Satgas Terpadu Penanganan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi tanggal 18 Juli 2025,” tulis Lingga Diputra yang dibaca Dandy Radyant. (Sgt)
About The Author
