JEMBER, www.jembertoday.net – Dalam pers release Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember, belanja APBN 2026 untuk Kabupaten Jember dan Lumajang mengalami penurunan.
Data disajikan per 31 Januari 2026, total pagu belanja kedua kabupaten ini mencapai Rp5.777 miliar. Angka itu lebih kecil dibandingkan pagu tahun sebelumnya, yang mencapai Rp7 triliun.
Baca juga: Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pusat ke Jember 2025 Fantastis, KPPN Jember Beri Tahu Besarannya
Kepala KPPN Jember, Teguh Irwono, memandu pers release yang digelar di ruang rapat mini di lantai 1 gedung KPPN Jember, di Jalan Kalimantan no.35, Sumbersari, Jember.
Teguh menjelaskan, pagu belanja itu dibagi kepada 4 pos belanja, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja transfer.
“Belanja pegawai telah direalisasikan 70 miliar dari pagi 1.067 miliar, belanja barang direalisasikan 33 miliar dari pagu 928 miliar, belanja modal telah dicairkan 13 miliar dari pagu 150 miliar. Sedangkan untuk transfer ke daerah sudah direalisasikan 623 miliar dari pagu 3.639 miliar. Ini untuk kabupaten Jember dan Lumajang per 31 Januari 2026,” terang Teguh, Jumat, (20/2/2026).
Pos belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 8 persen dari tahun lalu. Menurut Teguh, penurunan itu bukan karena gaji pegawai turun tetapi ada perubahan teknis pembayaran di satuan kerja Kantor Kementerian Agama. Pembayaran gaji pegawai Kemenag tidak lewat KPPN Jember lagi tetapi dipindahkan ke Kanwil Kemenag Jawa Timur.
Teguh menjabarkan, sebagian besar anggaran daerah, Jember dan Lumajang, masih bertumpu pada APBN. Hal itu bisa dilihat dari besaran pos TKD (Transfer ke Daerah) sebesar Rp3.639 miliar dari total pagu Rp5,777 miliar atau 63 persen.
Baca juga: BP Taskin Kunker ke Jember, Gus Fawait Sanjung Presiden Prabowo
Teguh menegaskan, bahwa pagu pos TKD belum sepenuhnya tersaji pada laporan Belanja APBN 2026 ini. Sebagai contoh, Dana Bagi Hasil yang sudah direalisasikan pada pos DBH Sumber Daya Alam. Sedangkan Pos DBH lainnya masih belum muncul.
“Untuk dana bagi hasil Pajak, PBB dan CHT belum muncul pagunya sehingga dipastikan tidak ada realisasi,” tegas Teguh.
KPPN Jember mendorong Kementrian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah agar segera mempercepat proses realisasi sehingga anggaran cepat terserap.
“Kami telah berkoordinasi dengan OPD, instansi vertikal dan satuan kerja agar kiranya anggaran yang sudah tersedia bisa segera diserap di awal tahun,” terang Teguh.
Kepala KPPN Jember itu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pihak yang menerima layanan keuangan APBN, khususnya di Kabupaten Jember dan Lumajang. Semakin besar realisasi atau serapan anggaran dapat menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan. (Sgt)
About The Author
